Hafte Vahdat dan Persatuan Dunia Islam di Tengah Geopolitik Global
Pesan utamanya adalah bahwa Sunni dan Syiah memiliki banyak persoalan yang dapat diperjuangkan bersama
Annisa Eka Nurfitria,Lc,M.Sos- Hafte Vahdat atau Pekan Persatuan merupakan salah satu gagasan penting yang berkembang dalam pemikiran Republik Islam Iran mengenai hubungan antara umat Islam. Momentum ini berkaitan dengan perbedaan penetapan tanggal kelahiran Nabi Muhammad SAW antara kalangan Sunni dan Syiah. Perbedaan tersebut tidak ditempatkan sebagai alasan untuk saling menjauh, melainkan sebagai kesempatan untuk menemukan titik temu. Karena itu, Hafte Vahdat memiliki makna yang lebih luas daripada sekadar agenda keagamaan. Ia merupakan gagasan politik dan sosial yang mendorong umat Islam untuk membangun persatuan di tengah berbagai perbedaan.
Gagasan tersebut menjadi semakin relevan ketika melihat kondisi geopolitik dunia Islam saat ini. Dunia Islam berada di kawasan yang menjadi pusat persaingan berbagai kekuatan global. Asia Barat, khususnya, terus menghadapi konflik, ketegangan politik, intervensi asing, persoalan keamanan, serta perebutan pengaruh antarnegara. Palestina menjadi salah satu contoh paling nyata bagaimana konflik lokal dapat berkembang menjadi persoalan internasional yang melibatkan kepentingan politik, ekonomi, militer, dan strategis berbagai kekuatan dunia.
Dalam kondisi seperti ini, perpecahan internal dunia Islam menjadi persoalan yang tidak sederhana. Perbedaan mazhab, etnis, kepentingan nasional, dan orientasi politik memang merupakan kenyataan yang tidak mungkin dihapus. Namun, perbedaan tersebut seharusnya tidak membuat umat Islam kehilangan kemampuan untuk melihat kepentingan bersama. Ketika perbedaan berubah menjadi permusuhan, energi umat akan habis untuk konflik internal sementara persoalan yang lebih besar justru tidak mendapatkan perhatian yang memadai.
Iran sejak Revolusi Islam memberikan perhatian besar terhadap gagasan persatuan umat Islam. Hafte Vahdat menjadi salah satu simbol dari gagasan tersebut. Pesan utamanya adalah bahwa Sunni dan Syiah memiliki banyak persoalan yang dapat diperjuangkan bersama. Perbedaan dalam persoalan fikih dan sejarah tidak seharusnya menjadi penghalang bagi kerja sama dalam menghadapi persoalan yang menyangkut kemerdekaan, kedaulatan, keadilan, dan masa depan dunia Islam.
Persatuan yang dimaksud tentu bukan berarti seluruh umat Islam harus menghapus identitas mazhabnya atau memiliki pandangan politik yang sama. Persatuan bukanlah penyeragaman. Persatuan berarti kemampuan untuk membedakan antara perbedaan yang merupakan bagian dari kekayaan intelektual Islam dengan perpecahan yang justru melemahkan umat. Seorang Muslim dapat mempertahankan keyakinan dan tradisi mazhabnya, tetapi pada saat yang sama tetap mampu bekerja sama dengan Muslim lainnya dalam persoalan yang menjadi kepentingan bersama.
Gagasan ini penting ketika berbicara mengenai kolonialisme. Kolonialisme dalam sejarah tidak hanya berbentuk pendudukan militer atas suatu wilayah. Ia juga dapat hadir melalui penguasaan sumber daya, intervensi politik, ketergantungan ekonomi, pembentukan struktur kekuasaan, dan penggunaan politik identitas untuk memecah masyarakat. Dalam perkembangan dunia modern, bentuk dominasi tersebut dapat berubah menjadi tekanan ekonomi, perang informasi, sanksi, intervensi politik, dan berbagai bentuk persaingan geopolitik.
Karena itu, menghadapi kolonialisme tidak cukup hanya dengan membangun kekuatan militer. Dunia Islam juga membutuhkan kemandirian dalam bidang ekonomi, pendidikan, teknologi, ilmu pengetahuan, media, dan kebudayaan. Ketergantungan yang terlalu besar kepada kekuatan eksternal dapat membuat sebuah negara memiliki ruang gerak yang terbatas dalam menentukan kebijakannya sendiri. Sebaliknya, kerja sama antarnegara Muslim dapat menciptakan kekuatan kolektif yang meningkatkan posisi tawar dunia Islam dalam percaturan internasional.
Palestina merupakan contoh penting dari persoalan tersebut. Selama puluhan tahun, persoalan Palestina menunjukkan bagaimana kepentingan geopolitik dapat memengaruhi kehidupan jutaan manusia. Dukungan terhadap Palestina tidak semestinya dipandang hanya sebagai persoalan Iran, negara-negara Arab, Sunni, atau Syiah. Palestina dapat menjadi titik temu yang memperlihatkan bahwa umat Islam memiliki persoalan kemanusiaan dan politik yang dapat diperjuangkan secara bersama-sama.
Tentu saja, setiap negara Muslim memiliki kepentingan nasional yang berbeda. Tidak realistis mengharapkan seluruh negara memiliki kebijakan luar negeri yang identik. Namun, perbedaan kepentingan nasional tidak harus menghilangkan kerja sama. Justru dunia Islam membutuhkan mekanisme untuk mengelola perbedaan tersebut sehingga tidak berubah menjadi konflik yang dapat dimanfaatkan oleh kekuatan eksternal.
Dalam konteks geopolitik saat ini, persatuan juga harus diwujudkan melalui kerja sama yang konkret. Dunia Islam memiliki sumber daya alam yang besar, populasi yang sangat luas, posisi geografis yang strategis, serta potensi sumber daya manusia yang tidak sedikit. Jika seluruh potensi tersebut dikembangkan melalui kerja sama ekonomi, pendidikan, penelitian, teknologi, perdagangan, dan kebudayaan, dunia Islam dapat memiliki kemandirian yang lebih besar.
Persatuan juga membutuhkan kesadaran terhadap pentingnya perang narasi. Dalam dunia yang semakin dipengaruhi media digital, informasi dapat membentuk persepsi publik terhadap suatu negara, kelompok, bahkan agama. Dunia Islam tidak boleh hanya menjadi objek pemberitaan dan pembentukan opini. Umat Islam perlu memiliki kemampuan memproduksi pengetahuan, media, riset, dan narasi sendiri sehingga mampu menjelaskan persoalannya dari perspektif yang lebih mandiri.
Semangat tersebut juga sejalan dengan pesan persaudaraan yang dibawa Nabi Muhammad SAW. Masyarakat Islam sejak awal dibangun dengan kesadaran bahwa manusia memiliki latar belakang yang beragam, tetapi dapat disatukan oleh nilai dan tujuan bersama. Dalam konteks dunia modern, semangat tersebut dapat diterjemahkan menjadi kerja sama untuk mempertahankan kemerdekaan, keadilan, kedaulatan, dan martabat bangsa-bangsa Muslim.
Karena itu, Hafte Vahdat seharusnya tidak berhenti sebagai peringatan tahunan. Ia perlu menjadi momentum untuk mengevaluasi sejauh mana umat Islam mampu mengatasi perpecahan internal dan membangun kekuatan bersama. Dunia Islam tidak harus menjadi satu negara untuk dapat bersatu. Yang dibutuhkan adalah kesadaran bahwa terdapat kepentingan bersama yang harus diperjuangkan melalui kerja sama dan solidaritas.
Pada akhirnya, tantangan dunia Islam bukan hanya berasal dari luar, tetapi juga dari kelemahan internal. Perpecahan, ketergantungan, konflik kepentingan, keterbelakangan teknologi, dan lemahnya kerja sama dapat membuat dunia Islam semakin mudah dipengaruhi oleh kekuatan lain. Karena itu, persatuan menjadi kebutuhan strategis, bukan sekadar slogan.
Hafte Vahdat mengingatkan bahwa perbedaan Sunni dan Syiah tidak seharusnya menjadi alasan untuk mengabaikan persoalan yang lebih besar. Di tengah perubahan geopolitik global dan berbagai bentuk dominasi yang masih berlangsung, umat Islam membutuhkan persatuan yang rasional, strategis, dan konkret. Menghadapi kolonialisme dan hegemoni global bukan berarti membangun permusuhan dengan dunia luar, tetapi membangun kemampuan untuk berdiri sejajar dan menentukan masa depan sendiri.
Dunia Islam yang terus terpecah akan lebih mudah menjadi objek dalam permainan geopolitik. Sebaliknya, dunia Islam yang mampu membangun solidaritas, kemandirian, dan kerja sama memiliki peluang lebih besar untuk menjadi subjek yang menentukan arah sejarahnya sendiri. Inilah salah satu makna penting Hafte Vahdat: menjadikan perbedaan sebagai kenyataan yang dapat dikelola, sementara persatuan dijadikan kekuatan untuk menghadapi tantangan bersama.
