Menunggu Keadilan: Gaza, Batas Hukum Internasional, dan Perubahan Geopolitik Timur Tengah
Dina juga menyoroti peran warga Gaza yang mendokumentasikan sendiri apa yang mereka alami, sehingga kejahatan tersebut terekam secara luas. Rekaman itu menjadi bukti penting bagi penuntutan kelak dan menyulitkan upaya penyangkalan.
Tragedi 7 Oktober menimbulkan pertanyaan: mengapa rakyat Palestina melawan hingga situasinya berujung seperti ini? Dalam paparannya, Dr. Dina Sulaeman menjawab dengan menelusuri kerangka hukum internasional yang menjadi pijakan perlawanan itu, sekaligus menjelaskan mengapa hukum yang sama tampak lumpuh di hadapan kekuatan politik. Pendekatan ini penting karena perdebatan tentang Gaza kerap terjebak pada emosi dan polarisasi. Tulisan ini merangkum argumen tersebut sebagai pandangan pemaparnya.
Hak Melawan dalam Kerangka Hukum Internasional
Pijakan pertama adalah hukum humaniter internasional dan Piagam PBB, yang menegaskan bahwa setiap bangsa berhak meraih kemerdekaannya. Hak ini diperkuat Resolusi Majelis Umum PBB Nomor 194 Tahun 1948, yang menyatakan bahwa bangsa Palestina yang terusir berhak kembali atau memperoleh ganti rugi atas tanah dan rumah yang diambil alih Israel. Selanjutnya, Resolusi Majelis Umum Nomor 3314 Tahun 1974 dan Nomor 37/43 Tahun 1982 mengakui hak bangsa terjajah untuk melawan dengan cara apa pun, termasuk perjuangan bersenjata.
Dari sudut pandang ini, 7 Oktober tidak berdiri sebagai peristiwa yang terlepas dari sejarah, melainkan bagian dari rangkaian pengusiran, pendudukan, dan hak-hak yang tak kunjung dipulihkan selama puluhan tahun. Karena itu, Dina menegaskan bahwa hukum internasional harus menjadi parameter penilaian, bukan sekadar kronologi serangan terakhir. Meski demikian, cara pelaksanaan perlawanan tetap tunduk pada hukum humaniter.
Temuan Genosida dan Dokumentasi dari Gaza
Bagian kedua paparan memuat temuan sejumlah lembaga mengenai Gaza. Amnesty International menyimpulkan bahwa Israel melakukan genosida, sedangkan B’Tselem mengidentifikasi penghancuran terkoordinasi terhadap masyarakat Palestina. Asosiasi Akademisi Studi Genosida (IAGS) menilai tindakan Israel memenuhi definisi hukum genosida. Komisi Penyelidikan Independen PBB menemukan empat tindakan genosida disertai niat menghancurkan kelompok, dan Human Rights Watch mendokumentasikan pemusnahan melalui perampasan akses air.
Di jalur peradilan, Mahkamah Internasional (ICJ), yang memeriksa tanggung jawab negara, pada 26 Januari 2024 menilai hak rakyat Palestina atas perlindungan dari genosida bersifat plausible dan memerintahkan Israel mengambil tindakan pencegahan. Perkara yang diajukan Afrika Selatan itu masih berjalan, dengan tahap tertulis dijadwalkan hingga 2029, sehingga putusan akhir belum ada. Sementara itu, Mahkamah Pidana Internasional (ICC), yang mengadili individu dan independen dari PBB, telah menuntut sejumlah tokoh Israel secara pribadi. Israel sendiri menolak tuduhan genosida, sehingga pembuktian di forum hukum tetap menentukan.
Dina juga menyoroti peran warga Gaza yang mendokumentasikan sendiri apa yang mereka alami, sehingga kejahatan tersebut terekam secara luas. Rekaman itu menjadi bukti penting bagi penuntutan kelak dan menyulitkan upaya penyangkalan.
Mengapa Hukum Belum Mampu Menghentikan Kejahatan
Ironisnya, banyaknya temuan itu belum diikuti penghentian kekerasan. Menurut Dina, instrumen PBB, mulai dari resolusi mengikat, sanksi, hingga otorisasi tindakan militer, terhambat hak veto di Dewan Keamanan. Ketika Dewan Keamanan buntu, mekanisme Uniting for Peace memungkinkan Majelis Umum merekomendasikan tindakan kolektif. Jalur ini membuka ruang bagi koalisi negara untuk menjalankan embargo dan tekanan diplomatik serta menghentikan bantuan, investasi, dan transaksi yang menopang pendudukan. Namun rekomendasi tidak setara dengan keputusan mengikat Dewan Keamanan: negara dapat menyetujuinya, tetapi dapat pula tidak melaksanakannya. Hambatan utamanya, dengan demikian, adalah veto dan kemauan politik negara.
Hal serupa terjadi pada ICC. Tokoh yang dituntut semestinya ditangkap ketika memasuki wilayah negara yang berkewajiban menegakkan surat perintah, tetapi dalam praktiknya penangkapan itu tidak terjadi karena negara enggan menanggung konsekuensi politiknya. Syarat penghukuman, yakni pembuktian, penangkapan, persidangan, dan putusan bersalah, bergantung pada pihak yang bersedia menjalankannya. Keputusan hukum tidak melaksanakan dirinya sendiri: perangkat tersedia, tetapi pelaksanaannya menuntut kekuatan, koordinasi antara negara-negara, dan kesediaan menanggung konsekuensi.
Koalisi, Masyarakat Sipil, dan Harapan Pergeseran Geopolitik
Dina memetakan tujuh variabel yang harus berjalan bersamaan. Hukum internasional menetapkan hak, larangan, dan dasar penuntutan; kemauan politik negara mengubahnya menjadi embargo, sanksi, dan tekanan diplomatik; kekuatan dan koordinasi antarnegara membuat tekanan berdampak nyata. Perlawanan dan ketahanan rakyat Palestina mempertahankan keberadaan serta tuntutan politik, mobilisasi masyarakat sipil menggerakkan boikot dan advokasi, dokumentasi yang kredibel menyediakan bukti, dan bantuan kemanusiaan menjaga kehidupan masyarakat. Masing-masing terbatas bila berdiri sendiri, sebab pengetahuan tentang kejahatan tidak otomatis menghentikannya.
Atas dasar itu, Dina mengusulkan koalisi pembebasan Palestina yang terdiri atas kepemimpinan Palestina, termasuk unsur muqawamah, negara-negara pendukung, masyarakat sipil, serta tim hukum dan kemanusiaan. Syarat keanggotaannya adalah komitmen nyata dan tidak menopang pendudukan. Dalam kerangka ini, ia mengkritik Board of Peace (BOP) yang seharusnya dipimpin Palestina, tetapi justru dipimpin negara yang, menurutnya, memasok senjata bagi genosida tersebut.
Ia juga menilai negara-negara Muslim belum dapat diandalkan. Menurutnya, Arab Saudi kini mengalami antrean minyak dan terbebani utang meski sangat kaya, sementara “NATO Islam” tidak bergerak karena masing-masing sibuk menyelamatkan negaranya sendiri. Dalam peta geopolitik core–periphery yang digambarkannya, Amerika Serikat dan Israel berada di pusat. Iran, Yaman, dan milisi resistensi di Suriah, Lebanon, Irak, dan Palestina melawan pusat tersebut, sedangkan Arab Saudi, Turkiye, Qatar, Yordania, Mesir, Bahrain, Uni Emirat Arab, dan Suriah cenderung tunduk pada hegemoninya. Hubungan di antara kedua kelompok ini, menurutnya, bergantung pada seberapa besar ketundukan masing-masing terhadap Amerika Serikat dan Israel.
Di tingkat masyarakat sipil, Dina menawarkan empat bentuk “jihad”: boikot, donasi, doa, dan edukasi, dengan catatan bahwa perhatian publik harus diterjemahkan menjadi perubahan kebijakan.
Paparan Dina Sulaeman pada akhirnya menggeser pertanyaan dari “mengapa Palestina melawan” menjadi “mengapa keadilan begitu lama tertunda”. Jawabannya bukan kekosongan norma, sebab hak untuk melawan, larangan genosida, dan mekanisme peradilan sudah tersedia, melainkan kesenjangan antara hukum dan kekuatan yang menegakkannya. Selama kesenjangan itu dibiarkan, keputusan hukum akan terus menunggu pelaksananya. Harapan yang ia sampaikan adalah melemahnya dominasi Amerika Serikat, terjadinya perubahan mendasar di PBB hingga hak veto dihapuskan, dan bersatunya negara-negara dalam koalisi yang berkomitmen. Tentu saja, penilaian-penilaian dalam paparan ini mencerminkan pandangan pemaparnya dan perlu terus diuji melalui proses hukum yang masih berjalan, termasuk putusan akhir ICJ yang belum ada.
Makalah disampaikan oleh Direktur ICMES Dr. Dina Y Sulaeman pada seminar nasional memperingati 3 tahun genosida Palestina dengan mengangkat tema Menunggu, Mencoba, Berlayar dan Tetap Bertindak; Tiga Tahun Setelah 7 Oktober: Akuntabilitas, Solidaritas, dan Tanggung Jawab Etis untuk Palestina
