Andrea Bocelli, Seni, dan Politik Boikot: Ketika Popularitas Menjadi Instrumen Legitimasi
Pada akhirnya, perdebatan mengenai Andrea Bocelli seharusnya tidak berhenti pada pertanyaan apakah seseorang menyukai musiknya atau tidak.
Musik sering disebut sebagai bahasa universal. Ia mampu melampaui batas negara, agama, etnis, bahkan perbedaan ideologi. Seseorang tidak harus memahami bahasa Italia untuk menikmati suara Andrea Bocelli. Seni memang memiliki kemampuan untuk menyatukan manusia melalui pengalaman emosional yang sama. Namun, ada satu pertanyaan yang perlu diajukan: apakah seorang seniman dan karya seninya selalu bisa dipisahkan dari pilihan politik, tindakan, serta hubungan yang pernah dibangunnya dengan suatu negara?
Perdebatan mengenai Andrea Bocelli di Indonesia memperlihatkan bahwa persoalan ini tidak sesederhana urusan selera musik. Bocelli dikenal sebagai penyanyi tenor dengan reputasi internasional. Namun, namanya juga menjadi sorotan karena pernah tampil dalam acara penggalangan dana Friends of the Israel Defense Forces (FIDF) di Los Angeles pada Desember 2010. Acara tersebut menghimpun dana untuk mendukung tentara Israel. Kehadiran Bocelli sebagai pengisi acara dalam kegiatan tersebut menjadi salah satu alasan mengapa rekam jejaknya dipersoalkan oleh kelompok yang menyerukan boikot.
Persoalannya bukan semata-mata apakah Bocelli memiliki suara yang indah atau apakah karya-karyanya layak diapresiasi. Persoalannya adalah bagaimana seorang seniman menggunakan popularitasnya dan dalam kegiatan seperti apa popularitas tersebut dilibatkan. Ketika seorang figur publik tampil dalam kegiatan penggalangan dana yang berkaitan dengan institusi militer, keterlibatannya tidak bisa dilepaskan begitu saja dari konteks politik acara tersebut.
Lebih jauh, perdebatan ini juga membuka pertanyaan tentang penampilan artis internasional di Israel. Selama ini, konser sering dipandang sebagai aktivitas hiburan yang tidak berkaitan dengan politik. Padahal, dalam situasi konflik dan pendudukan, aktivitas kebudayaan dapat memiliki dimensi politik. Kehadiran artis internasional, festival musik, pertunjukan, dan kerja sama industri hiburan dapat ikut membangun citra bahwa kehidupan sosial dan kebudayaan di suatu negara berlangsung normal, terlepas dari persoalan politik dan kemanusiaan yang sedang berlangsung.
Dalam konteks inilah boikot kebudayaan menjadi relevan. Penampilan di Israel, kerja sama dengan institusi kebudayaan Israel, partisipasi dalam kegiatan promosi, hingga keterlibatan dalam penggalangan dana untuk institusi negara atau militer dapat menjadi bahan evaluasi dalam gerakan solidaritas Palestina. Boikot tidak harus dibatasi pada produk konsumsi sehari-hari, sebab pengaruh sebuah negara juga dibangun melalui industri hiburan, olahraga, pendidikan, dan kebudayaan.
Dalam hubungan internasional, pengaruh semacam ini dapat dipahami melalui konsep soft power yang diperkenalkan Joseph Nye. Soft power merupakan kemampuan untuk memengaruhi pihak lain melalui daya tarik, budaya, nilai, dan legitimasi, bukan semata-mata melalui kekuatan militer atau tekanan ekonomi. Musik, film, olahraga, dan industri hiburan dapat menjadi instrumen soft power karena mampu membentuk persepsi masyarakat terhadap suatu negara.
Popularitas seorang artis dengan demikian bukan hanya modal ekonomi. Ia juga merupakan modal simbolik. Kehadiran figur terkenal dapat memberikan prestise kepada sebuah acara, memperluas jangkauan pesan, dan membuat suatu institusi memperoleh perhatian publik. Nama besar seorang seniman dapat menjadi daya tarik yang membuat kegiatan tertentu terlihat lebih bergengsi dan dapat diterima. Ketika seorang artis internasional tampil di sebuah negara, kehadirannya juga dapat memberikan kontribusi terhadap citra negara tersebut sebagai bagian dari kehidupan budaya global.
Tentu saja, tidak setiap seniman memiliki tujuan politik ketika menerima undangan pertunjukan. Namun, dampak politik dari sebuah tindakan tidak selalu ditentukan oleh niat pribadi pelakunya. Seorang artis mungkin menganggap penampilannya hanya sebagai pekerjaan profesional, tetapi publik tetap dapat mempertanyakan konsekuensi simbolik dari kehadirannya. Di sinilah pentingnya membedakan niat individu dengan dampak sosial dan politik dari sebuah tindakan.
Salah satu bentuk respons masyarakat sipil terhadap persoalan ini adalah boikot. Sayangnya, boikot sering kali dipersempit menjadi persoalan selera konsumen: seseorang bebas membeli atau tidak membeli sebuah produk, menonton atau tidak menonton sebuah pertunjukan. Padahal, dalam gerakan sosial dan politik, boikot memiliki makna yang jauh lebih luas.
Boikot merupakan salah satu bentuk perlawanan tanpa kekerasan. Ia bekerja dengan cara menarik dukungan ekonomi, sosial, dan simbolik dari pihak yang dianggap terlibat dalam praktik ketidakadilan. Tujuannya bukan sekadar membuat sebuah produk kehilangan pembeli atau sebuah pertunjukan kehilangan penonton, melainkan membangun tekanan agar pihak yang menjadi sasaran mempertimbangkan kembali tindakan dan keterlibatannya.
Dalam perkembangannya, boikot juga menyentuh ranah kebudayaan melalui gagasan cultural boycott. Salah satu gerakan yang mengembangkan pendekatan ini adalah PACBI atau Palestinian Campaign for the Academic and Cultural Boycott of Israel. Gerakan ini mendorong boikot terhadap institusi kebudayaan dan akademik Israel yang dinilai memiliki keterlibatan dalam sistem penindasan terhadap Palestina.
Efektivitas boikot memang tidak bisa diukur hanya dari seberapa cepat sebuah kebijakan berubah. Boikot tidak otomatis menghentikan perang, mengakhiri pendudukan, atau membuat sebuah pemerintahan tunduk pada tuntutan masyarakat sipil. Namun, boikot dapat menciptakan tekanan ekonomi, memengaruhi reputasi, mempersempit ruang legitimasi, dan menjaga agar persoalan yang hendak dilupakan tetap berada dalam perhatian publik.
Dalam konteks Indonesia, solidaritas terhadap Palestina juga memiliki landasan historis dan konstitusional. Pembukaan UUD 1945 menegaskan bahwa kemerdekaan adalah hak segala bangsa dan penjajahan harus dihapuskan dari muka bumi. Karena itu, dukungan terhadap perjuangan Palestina bukan semata-mata persoalan sentimen keagamaan, melainkan juga berkaitan dengan prinsip antikolonialisme yang menjadi bagian dari fondasi politik luar negeri Indonesia.
Pada akhirnya, perdebatan mengenai Andrea Bocelli seharusnya tidak berhenti pada pertanyaan apakah seseorang menyukai musiknya atau tidak. Kita bisa mengakui kualitas artistik seorang musisi sekaligus mempertanyakan rekam jejak dan keterlibatannya dalam kegiatan politik tertentu. Mengapresiasi karya seni tidak mengharuskan kita mengabaikan tanggung jawab politik orang di baliknya.
Popularitas bukan alasan untuk bebas dari pertanggungjawaban publik. Artis boleh berkarya, tetapi masyarakat juga memiliki hak untuk menentukan kepada siapa uang, perhatian, panggung, dan legitimasi akan diberikan. Ketika seorang figur publik memiliki keterlibatan dalam kegiatan yang berkaitan dengan institusi negara atau militer, publik berhak mengevaluasi keterlibatan tersebut. Begitu pula ketika seorang artis memilih tampil dan bekerja sama dalam ekosistem kebudayaan Israel, keputusannya dapat menjadi bagian dari perdebatan boikot.
Sebab, mengapresiasi suara seorang seniman tidak berarti kita harus menutup telinga terhadap tindakan dan pilihan politiknya. Musik mungkin bahasa universal, tetapi panggung tempat musik dipertunjukkan tidak selalu bebas dari kepentingan. Ketika popularitas ikut memberikan nilai simbolik bagi sebuah agenda politik, publik berhak mempertanyakan siapa yang memperoleh manfaat dari dukungan tersebut, dan apakah mereka masih ingin menjadi bagian dari dukungan itu.
