Aksi G20 Asheville: China Berdiri Bersama Iran, Lalu di Mana Posisi Indonesia?
mengapa China yang bukan negara Muslim dapat mempertahankan hubungan strategis dengan Iran berdasarkan kepentingannya sendiri, sementara negara-negara Muslim terkadang terlihat lebih berhati-hati terhadap Tehran
Pertemuan Menteri Keuangan dan Gubernur Bank Sentral G20 di Asheville, North Carolina, pada 31 Agustus–1 September 2026 memperlihatkan bahwa ekonomi global semakin sulit dipisahkan dari geopolitik. Secara resmi, G20 membahas pertumbuhan ekonomi, produktivitas, perdagangan, ketidakseimbangan ekonomi, utang, stabilitas keuangan, aset digital, dan perkembangan teknologi. Namun, pertemuan ini berlangsung di tengah ketegangan Iran dan konflik di Timur Tengah. Salah satu persoalan yang muncul adalah keamanan perdagangan energi dan navigasi di Selat Hormuz, jalur penting bagi pasokan minyak dunia. Bagi negara seperti Indonesia, persoalan ini sangat penting karena gangguan di Hormuz dapat memengaruhi harga minyak, biaya transportasi, inflasi, dan stabilitas ekonomi nasional.
Amerika Serikat sebagai Presidensi G20 juga mendorong tekanan ekonomi yang lebih besar terhadap Iran. Menteri Keuangan AS Scott Bessent berusaha memperkuat tekanan terhadap Tehran, termasuk terhadap pihak-pihak yang membantu aktivitas ekonomi Iran. Washington juga menyoroti keamanan Selat Hormuz dan pentingnya kebebasan navigasi. Namun, agenda tersebut tidak berjalan mulus. China menyatakan keberatan terhadap empat bagian dalam Chair’s Statement G20, termasuk bagian mengenai gangguan perdagangan energi dan navigasi di Selat Hormuz. China juga menolak bagian mengenai ketidakseimbangan ekonomi, kebijakan non-pasar dan arsitektur utang. Akibatnya, tidak tercapai konsensus penuh untuk menghasilkan komunike bersama. Amerika kemudian menerbitkan Chair’s Statement sebagai Presidensi G20.
Perlu diluruskan, China tidak memiliki hak veto formal di G20. Tetapi secara politik, sikap Beijing mempunyai arti penting. Keberatan China menunjukkan bahwa Amerika Serikat tidak bisa begitu saja menentukan seluruh bahasa dalam forum ekonomi terbesar dunia. Perselisihan tersebut juga memperlihatkan pertarungan yang lebih luas antara Washington dan Beijing. Amerika mendorong pembahasan mengenai ketidakseimbangan perdagangan dan kebijakan ekonomi non-pasar, sementara China melihat sejumlah tuntutan tersebut sebagai tekanan terhadap model ekonominya. Jadi, persoalan di Asheville sebenarnya bukan hanya mengenai Iran. Ada persaingan ekonomi Amerika-China yang kemudian bertemu dengan persoalan energi, Timur Tengah dan keamanan perdagangan global.
Dalam konteks inilah hubungan China dan Iran menjadi penting. China bukan negara Muslim dan tidak mempunyai kewajiban ideologis untuk membela Iran. Namun Beijing mempunyai kepentingan strategis yang kuat terhadap Tehran. Iran memiliki posisi geografis penting yang menghubungkan Timur Tengah dengan Eurasia serta berada di kawasan yang sangat strategis bagi energi dunia. China juga merupakan pembeli penting minyak Iran. Sementara itu, Iran membutuhkan pasar dan mitra ekonomi ketika menghadapi tekanan serta sanksi Amerika Serikat. Karena itu, hubungan China-Iran lebih tepat dibaca sebagai pertemuan kepentingan strategis. China mempertahankan hubungannya dengan Iran karena kepentingan nasionalnya sendiri, dan pada saat yang sama hubungan tersebut memberikan Iran ruang untuk menghadapi tekanan Barat.
Perspektif Seyed Mohammad Marandi dapat digunakan untuk membaca perkembangan ini sebagai bagian dari perubahan tatanan dunia. Iran selama bertahun-tahun menghadapi sanksi dan tekanan Amerika, tetapi tidak sepenuhnya terisolasi. Hubungan Tehran dengan China, Rusia dan negara-negara Global South memberikan alternatif ekonomi dan diplomatik. Dalam pembacaan Marandi, kekuatan Barat masih besar, tetapi kemampuan Barat untuk menentukan pilihan seluruh negara semakin terbatas. Aksi G20 Asheville memberikan gambaran mengenai perubahan tersebut. Amerika masih memiliki pengaruh besar, tetapi China mampu menolak bagian-bagian yang dianggap bertentangan dengan kepentingannya. Dengan demikian, persoalan G20 dapat dilihat sebagai salah satu tanda bahwa dunia semakin bergerak menuju tatanan multipolar.
Lalu bagaimana dengan Indonesia? Di sinilah persoalannya menjadi lebih menarik. Indonesia secara resmi bukan negara anti-Iran dan memiliki hubungan diplomatik dengan Tehran. Tetapi dari perspektif kritis Marandi, muncul pertanyaan mengapa China yang bukan negara Muslim dapat mempertahankan hubungan strategis dengan Iran berdasarkan kepentingannya sendiri, sementara negara-negara Muslim terkadang terlihat lebih berhati-hati terhadap Tehran. Indonesia mempunyai posisi yang sangat unik. Indonesia adalah negara Muslim terbesar, anggota G20, kekuatan utama ASEAN dan bagian dari Global South. Namun Indonesia juga memiliki hubungan ekonomi yang besar dengan China serta hubungan strategis yang penting dengan Amerika Serikat. Karena itu, Indonesia tidak seharusnya melihat persoalan Iran hanya melalui kepentingan Washington atau Beijing.
Indonesia sebenarnya mempunyai ruang untuk mengambil sikap yang lebih independen. Jakarta dapat mendukung keamanan dan kebebasan navigasi di Selat Hormuz tanpa otomatis mendukung seluruh kebijakan tekanan Amerika terhadap Iran. Indonesia dapat mendorong penyelesaian diplomatik mengenai persoalan nuklir Iran tanpa harus mendukung isolasi ekonomi Tehran. Indonesia juga dapat mempertahankan hubungan ekonomi dengan Iran tanpa harus menjadi bagian dari poros China-Iran-Rusia. Inilah yang seharusnya menjadi makna politik luar negeri bebas aktif. Indonesia tidak harus menjadi “pro-Iran”, tetapi juga tidak perlu menjadi “anti-Iran”. Perbedaan dengan Iran dalam persoalan tertentu tetap mungkin, tetapi hubungan diplomatik dan kerja sama ekonomi tidak harus dihentikan.
Aksi G20 Asheville akhirnya memberikan pelajaran penting bagi Indonesia. China menunjukkan keberanian mempertahankan kepentingannya sendiri, sementara Iran memperoleh ruang strategis karena memiliki hubungan dengan kekuatan ekonomi besar seperti China. Amerika Serikat tetap mempunyai pengaruh besar, tetapi tidak lagi dapat menentukan seluruh arah forum internasional tanpa menghadapi perlawanan. Bagi Indonesia, situasi ini seharusnya menjadi momentum untuk memperkuat politik luar negeri bebas aktif. Indonesia tidak perlu memilih Amerika, China atau Iran sebagai blok. Indonesia harus menentukan kepentingannya sendiri.
Jika China yang bukan negara Muslim berani mempertahankan hubungan dengan Iran berdasarkan kepentingan nasionalnya, maka Indonesia pun seharusnya mampu menentukan sikap terhadap Iran berdasarkan kepentingan Indonesia sendiri, bukan berdasarkan tekanan geopolitik negara lain.
