Kemerdekaan Manusia dalam Pemikiran Imam Ali bin Abi Thalib
“Janganlah engkau menjadi hamba bagi selainmu, sementara Allah telah menjadikanmu merdeka.”
Setiap 17 Agustus, kita merayakan kemerdekaan sebagai sebuah fakta sejarah. Pada 1945, Indonesia memproklamasikan dirinya sebagai bangsa yang berdaulat, menolak terus ditempatkan sebagai objek dari kekuasaan kolonial. Tetapi kemerdekaan sebagai fakta politik tidak pernah otomatis menyelesaikan persoalan kemerdekaan manusia. Di sinilah pemikiran Imam Ali bin Abi Thalib menawarkan sebuah refleksi yang menarik. Dalam Nahj al Balaghah, Surat 31, Imam Ali berpesan kepada putranya, Imam Hasan:
وَلَا تَكُنْ عَبْدَ غَيْرِكَ وَقَدْ جَعَلَكَ اللَّهُ حُرًّا
“Janganlah engkau menjadi hamba bagi selainmu, sementara Allah telah menjadikanmu merdeka.”
Kalimat ini dapat dibaca bukan sekadar sebagai nasihat spiritual, melainkan sebagai sebuah pernyataan tentang martabat manusia. Manusia pada dasarnya memiliki kehormatan yang tidak semestinya diserahkan kepada manusia lain. Karena itu, persoalan kemerdekaan tidak berhenti pada pertanyaan tentang siapa yang menguasai sebuah wilayah, tetapi juga menyentuh pertanyaan yang lebih fundamental, apa yang menguasai manusia?
Kolonialisme adalah bentuk dominasi yang relatif mudah dikenali. Ada kekuasaan asing, struktur politik, eksploitasi ekonomi, dan subordinasi suatu bangsa terhadap bangsa lain. Dominasi tidak selalu hadir dalam bentuk yang kasatmata. Ia dapat bertransformasi menjadi ketergantungan ekonomi, kultus terhadap kekuasaan, tekanan sosial, ketakutan, konsumtivisme, bahkan kebutuhan untuk terus memperoleh validasi dari orang lain. Dalam konteks itu, manusia dapat hidup dalam negara yang merdeka tetapi tetap mengalami bentuk bentuk perbudakan yang lebih subtil. Ia mungkin bebas secara konstitusional, tetapi tidak bebas secara psikologis. Ia memiliki hak untuk berbicara, tetapi takut menyampaikan pikirannya. Ia memiliki kemampuan untuk memilih, tetapi pilihannya terus dibentuk oleh tekanan sosial. Ia memiliki akses terhadap informasi, tetapi tidak selalu memiliki kebebasan intelektual untuk mengolah informasi tersebut secara kritis. Karena itu, kemerdekaan politik dan kemerdekaan manusia tidak identik. Kemerdekaan politik menjawab pertanyaan tentang kedaulatan suatu bangsa, sedangkan kemerdekaan manusia menjawab pertanyaan tentang martabat, otonomi, dan kemampuan seseorang untuk menentukan sikapnya secara sadar.
Dalam perspektif Imam Ali, manusia tidak seharusnya menjadi “abd” bagi manusia lainnya. Ungkapan tersebut tidak berarti bahwa manusia harus hidup tanpa aturan atau tanpa relasi sosial. Sebaliknya, manusia tetap memiliki tanggung jawab moral terhadap masyarakat. Yang ditolak adalah subordinasi yang merampas martabat manusia dan menjadikannya sekadar alat bagi kehendak orang lain. Karena itu, kemerdekaan tidak identik dengan individualisme. Manusia yang merdeka bukan manusia yang berkata, “Saya bebas melakukan apa saja.” Pernyataan semacam itu justru berpotensi mengubah kebebasan menjadi dominasi baru. Jika kebebasan seseorang dibangun dengan merampas kebebasan orang lain, maka yang terjadi bukan kemerdekaan, melainkan reproduksi kekuasaan dalam bentuk yang berbeda. Kemerdekaan yang matang selalu berhubungan dengan tanggung jawab. Di titik ini, pemikiran Imam Ali memiliki dimensi politik yang penting. Kekuasaan seharusnya tidak menjadi sarana untuk memperbudak manusia. Kekuasaan memperoleh legitimasi moral ketika ia bekerja untuk keadilan dan menjaga martabat manusia.
Maka pertanyaan tentang kemerdekaan Indonesia seharusnya tidak berhenti pada apakah negara ini telah terbebas dari kolonialisme. Kita juga perlu bertanya apakah struktur sosial, ekonomi, dan politik yang berkembang setelah kemerdekaan telah menghasilkan manusia yang semakin bermartabat dan memiliki ruang untuk menentukan kehidupannya sendiri. Sebab kolonialisme tidak hanya meninggalkan persoalan tentang siapa yang menguasai wilayah. Ia juga meninggalkan struktur ketimpangan, relasi kuasa, dan cara pandang yang dapat bertahan jauh setelah penjajah meninggalkan sebuah negeri. Karena itu, kemerdekaan adalah proyek yang tidak pernah selesai. Generasi 1945 memiliki tugas historis untuk membebaskan Indonesia dari kolonialisme. Generasi berikutnya memiliki tugas untuk mempertahankan kedaulatan dan membangun institusi negara. Generasi hari ini memiliki tantangan yang berbeda. Kita hidup dalam dunia yang semakin terkoneksi, tetapi pada saat yang sama manusia menghadapi bentuk dominasi baru yang lebih kompleks. Kita menghadapi kekuasaan modal, industri perhatian, propaganda digital, algoritma, budaya konsumsi, dan politik identitas. Bahkan perhatian manusia telah menjadi komoditas. Apa yang kita lihat, apa yang kita sukai, dan apa yang terus menerus muncul di hadapan kita dapat dibentuk oleh sistem yang bekerja di luar kesadaran kita.
Dalam situasi semacam ini, kemerdekaan intelektual menjadi semakin penting. Manusia merdeka bukan sekadar manusia yang memiliki banyak pilihan. Ia adalah manusia yang mampu memahami bagaimana pilihan tersebut dibentuk. Ia tidak sekadar bertanya, “Apa yang harus saya pilih?”, tetapi juga bertanya, “Mengapa saya menginginkan pilihan ini?” Pertanyaan tersebut membawa kemerdekaan ke wilayah yang lebih dalam. Sebab seseorang dapat merasa bebas, sementara preferensi, ketakutan, dan keinginannya sesungguhnya dibentuk oleh kekuatan yang tidak ia sadari. Maka kemerdekaan sejati membutuhkan kesadaran. Kesadaran untuk mengenali kekuasaan, mempertanyakan ketidakadilan, membedakan kebutuhan dan keinginan, tidak menjadikan manusia lain sebagai alat, dan tidak menjadikan diri sendiri sebagai komoditas yang terus menerus ditukar dengan penerimaan, status, atau keuntungan.
Pesan Imam Ali tentang kebebasan manusia memiliki relevansi yang melampaui konteks zamannya. “Janganlah engkau menjadi hamba bagi selainmu, sementara Allah telah menjadikanmu merdeka” dapat dibaca sebagai sebuah etika pembebasan. Ia mengingatkan bahwa manusia memiliki martabat yang tidak boleh ditundukkan oleh kekuasaan, harta, ketakutan, maupun ambisi. Karena itu, perayaan 17 Agustus seharusnya tidak hanya menjadi ritual patriotik yang berulang setiap tahun. Ia dapat menjadi kesempatan untuk melakukan evaluasi moral terhadap makna kemerdekaan itu sendiri. Apa arti merdeka bagi manusia yang masih takut menyampaikan kebenaran? Apa arti merdeka bagi masyarakat yang masih membiarkan ketidakadilan? Apa arti kedaulatan negara jika manusia di dalamnya belum sepenuhnya berdaulat atas dirinya sendiri? Dan apa arti kebebasan jika manusia justru menjadi tawanan dari ego, konsumsi, popularitas, dan kebutuhan akan pengakuan?
Pertanyaan pertanyaan tersebut tidak selalu memiliki jawaban sederhana. Tetapi justru di situlah makna refleksi kemerdekaan. Kemerdekaan bukan keadaan yang sekali diperoleh lalu selesai. Ia adalah proses intelektual, moral, dan politik yang harus terus diperjuangkan. Indonesia telah memproklamasikan kemerdekaannya pada 17 Agustus 1945. Tugas generasi setelahnya memastikan bahwa kemerdekaan tersebut memiliki substansi dalam kehidupan manusia. Sebab negara yang merdeka belum tentu melahirkan manusia yang merdeka. Kemerdekaan politik memberi manusia sebuah negara, tetapi kemerdekaan moral, intelektual, dan spiritual memberi manusia kemampuan untuk berdiri di dalam negara tersebut sebagai manusia yang bermartabat. Dan mungkin, setelah semua perayaan selesai, pertanyaan paling penting dari 17 Agustus bukan lagi “Apakah Indonesia sudah merdeka?”, melainkan “Apakah manusia Indonesia sudah cukup merdeka untuk berpikir, memilih, berkata benar, melawan kezaliman, dan tetap menghormati kemerdekaan manusia lainnya?” Sebab kemerdekaan bangsa pada akhirnya menemukan maknanya ketika ia mampu menghadirkan manusia yang tidak menjadi budak bagi siapa pun.
