Ketika Iran Membuka Pintu bagi Perempuan Berhijab Azerbaijan: Solidaritas yang Melampaui Batas Negara
Azerbaijan merupakan negara mayoritas Muslim yang secara konstitusional menganut sistem sekuler. Sekularisme sendiri bukan persoalan yang harus dipertentangkan dengan agama.
Annisa Eka Nurfitria, Lc, M,sos- Ketika seorang perempuan harus memilih antara mempertahankan keyakinannya dan memperoleh pendidikan, persoalannya bukan lagi sekadar aturan berpakaian. Ia telah menjadi persoalan hak asasi manusia. Dalam konteks inilah pemberitaan mengenai tawaran beasiswa Iran bagi perempuan berhijab asal Azerbaijan layak mendapat perhatian, bukan hanya sebagai berita pendidikan, melainkan sebagai peristiwa yang memperlihatkan bagaimana sebuah negara merespons pembatasan hak yang dialami masyarakat di negara lain.
Pada 18 Oktober 2026, media Bayan memberitakan bahwa Iran menawarkan beasiswa dan akomodasi bagi siswi serta guru perempuan berhijab asal Azerbaijan, termasuk keluarga mereka. Kabar tersebut muncul di tengah kontroversi mengenai pembatasan hijab di lingkungan pendidikan Azerbaijan. Meski rincian programnya masih memerlukan konfirmasi resmi, gagasan yang disampaikan melalui pemberitaan ini membawa pesan politik dan kemanusiaan yang jelas: akses terhadap pendidikan tidak seharusnya dikorbankan karena seseorang mempertahankan identitas keagamaannya.
Di tengah perdebatan mengenai sekularisme dan kebebasan beragama, langkah Iran patut dibaca sebagai tawaran alternatif bagi mereka yang merasa terhalang memperoleh pendidikan. Alih-alih sekadar mengeluarkan kecaman diplomatik, Iran diberitakan menawarkan sesuatu yang konkret: kesempatan belajar dan tempat tinggal. Jika benar-benar diwujudkan sesuai pemberitaan, tawaran tersebut dapat menjadi bentuk solidaritas lintas batas yang memiliki dampak langsung terhadap kehidupan penerimanya.
Azerbaijan merupakan negara mayoritas Muslim yang secara konstitusional menganut sistem sekuler. Sekularisme sendiri bukan persoalan yang harus dipertentangkan dengan agama. Negara dapat menjaga netralitas institusinya sekaligus menjamin kebebasan individu dalam menjalankan keyakinan. Persoalan muncul ketika aturan yang dimaksudkan untuk menjaga sekularisme justru berpotensi menutup akses pendidikan bagi kelompok tertentu.
Pendidikan merupakan hak dasar, bukan hak istimewa yang hanya dapat dinikmati apabila seseorang menyesuaikan penampilan keagamaannya dengan preferensi penguasa. Pasal 26 Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia menjamin hak setiap orang atas pendidikan, sedangkan Pasal 18 melindungi kebebasan berpikir, berkeyakinan, dan beragama. Kedua prinsip ini semestinya berjalan beriringan.
Karena itu, apabila siswi kehilangan kesempatan belajar semata-mata karena mengenakan hijab, pertanyaan yang perlu diajukan bukan hanya apakah negara berhak mengatur seragam sekolah, tetapi juga apakah pembatasan tersebut benar-benar diperlukan, proporsional, dan tidak diskriminatif. Negara tidak cukup berlindung di balik istilah sekularisme untuk membenarkan kebijakan yang dampaknya dapat menghalangi hak dasar warganya.
Dalam konteks tersebut, tawaran Iran memiliki arti lebih luas daripada sekadar penyediaan beasiswa. Ia menantang anggapan bahwa kebijakan domestik suatu negara tidak boleh dipersoalkan ketika berdampak pada hak-hak universal. Kedaulatan negara memang merupakan prinsip penting dalam hubungan internasional, tetapi kedaulatan tidak berarti kebebasan tanpa batas untuk mengabaikan hak asasi manusia.
Iran sendiri tidak dapat dilepaskan dari berbagai kontroversi mengenai kebijakan domestiknya, termasuk regulasi hijab. Namun, kritik terhadap kebijakan internal Iran tidak otomatis membatalkan kemungkinan bahwa Iran dapat mengambil tindakan positif dalam persoalan lain. Menilai sebuah inisiatif kemanusiaan semestinya dilakukan berdasarkan substansi, pelaksanaan, dan manfaatnya, bukan semata-mata berdasarkan citra negara yang menginisiasinya.
Standar ganda justru muncul ketika setiap tindakan Iran dianggap mencurigakan sejak awal, sementara tindakan negara lain yang mengatasnamakan sekularisme diterima tanpa pemeriksaan kritis. Jika prinsip yang digunakan adalah HAM, prinsip itu harus diterapkan secara konsisten, tanpa memandang apakah negara yang bertindak merupakan sekutu atau lawan politik kita.
Tentu saja, Iran memiliki kepentingan geopolitik di kawasan Kaukasus Selatan. Hubungan Iran dan Azerbaijan tidak selalu berjalan mulus, dan isu identitas keagamaan dapat menjadi bagian dari persaingan pengaruh kedua negara. Tawaran beasiswa juga berpotensi memperkuat citra Iran melalui diplomasi pendidikan atau soft power. Namun, keberadaan kepentingan strategis tidak serta-merta menghapus nilai kemanusiaan suatu kebijakan.
Dalam hubungan internasional, negara hampir tidak pernah bertindak tanpa kepentingan. Bantuan pendidikan, kerja sama pembangunan, dan program pertukaran pelajar sekalipun dapat menghasilkan keuntungan diplomatik. Yang perlu dinilai ialah apakah kepentingan tersebut dijalankan dengan cara yang melindungi penerima, menghormati kebebasan mereka, dan memberikan manfaat nyata.
Jika Iran benar-benar menyediakan pembiayaan pendidikan dan akomodasi tanpa menjadikan bantuan tersebut sebagai alat pemaksaan politik, langkah itu layak diapresiasi. Penerima beasiswa harus tetap memiliki kebebasan akademik, memperoleh informasi yang transparan mengenai hak dan kewajibannya, serta tidak dipaksa menjadi instrumen propaganda negara pemberi. Keberhasilan program semestinya diukur melalui kesempatan pendidikan yang berhasil diberikan, bukan melalui kesediaan penerima membenarkan seluruh kebijakan Iran.
Pada saat yang sama, tawaran tersebut tidak membebaskan Azerbaijan dari tanggung jawabnya. Jalan keluar bagi sejumlah siswi tidak boleh dijadikan alasan untuk membiarkan pembatasan yang bermasalah terus berlangsung. Pemerintah Azerbaijan tetap berkewajiban memastikan bahwa setiap anak memperoleh akses pendidikan tanpa diskriminasi dan bahwa kebijakan seragam tidak diterapkan secara sewenang-wenang.
Di sinilah solidaritas Iran, apabila benar-benar direalisasikan, dapat memiliki arti penting. Ia menyediakan kemungkinan bagi mereka yang membutuhkan alternatif, sekaligus mengingatkan bahwa hak pendidikan perempuan merupakan persoalan yang melampaui batas teritorial. Hak tersebut tidak semestinya bergantung pada kesesuaian identitas seseorang dengan kebijakan negara tempat ia tinggal.
Dunia tidak harus menyetujui seluruh kebijakan Iran untuk mengakui nilai positif dari sebuah inisiatif yang membantu masyarakat. Membela hak perempuan berhijab Azerbaijan juga tidak berarti menolak sekularisme. Justru sebaliknya, ini merupakan upaya menegaskan bahwa sekularisme yang demokratis seharusnya mampu melindungi kebebasan beragama, bukan menjadikan identitas keagamaan sebagai alasan untuk menyingkirkan seseorang dari ruang pendidikan.
Pada akhirnya, jika tawaran beasiswa tersebut dikonfirmasi dan dilaksanakan, Iran layak diapresiasi karena membuka kemungkinan pendidikan bagi perempuan yang menghadapi hambatan. Solidaritas kemanusiaan tidak harus menunggu kesepakatan politik, kesamaan ideologi, atau hubungan diplomatik yang sempurna.
Sebab, ketika satu pintu pendidikan ditutup karena identitas seseorang, membuka pintu lain bukan sekadar tindakan diplomatik. Ia dapat menjadi bentuk nyata pembelaan terhadap martabat manusia.
