
Penyadapan oleh negara merupakan salah satu persoalan penting dalam hubungan antara kekuasaan dan kebebasan individu. Dalam sistem pemerintahan modern, negara memiliki instrumen pengawasan untuk menjaga keamanan nasional, mencegah kejahatan, dan melindungi kepentingan masyarakat. Namun, kewenangan tersebut juga dapat disalahgunakan untuk mengawasi lawan politik, membungkam kritik, dan mengendalikan kehidupan pribadi warga negara.
Dalam perspektif fikih Syiah Imamiyah, persoalan ini dapat dianalisis melalui prinsip keadilan pemerintahan, tanggung jawab penguasa, perlindungan kehormatan manusia, dan konsep kemaslahatan. Salah satu sumber penting untuk membahas persoalan tersebut adalah surat Imam Ali bin Abi Thalib kepada Malik al-Asytar yang tercantum dalam Nahj al-Balaghah, khususnya surat ke-53.
- Etika Pengawasan dalam Surat Imam Ali kepada Malik al-Asytar
Dalam suratnya kepada Malik al-Asytar, Imam Ali memberikan arahan mengenai bagaimana seorang penguasa harus memperlakukan masyarakat. Salah satu pesan pentingnya berkaitan dengan larangan mencari-cari kesalahan tersembunyi rakyat. Imam Ali menyampaikan:
فَلَا تَكْشِفَنَّ عَمَّا غَابَ عَنْكَ مِنْهَا
“Janganlah engkau mengungkap sesuatu yang tersembunyi darimu.”
Pesan tersebut memberikan prinsip etis yang penting dalam penyelenggaraan pemerintahan. Seorang penguasa tidak seharusnya menjadikan pencarian kesalahan tersembunyi masyarakat sebagai bagian dari praktik kekuasaan.
Imam Ali juga menekankan bahwa seorang penguasa memiliki tanggung jawab untuk menutupi kekurangan masyarakat sejauh memungkinkan. Bahkan, beliau mengingatkan bahwa orang yang paling jauh kedudukannya dari penguasa seharusnya adalah mereka yang gemar mencari-cari kekurangan orang lain. [1]
Dalam konteks penyadapan modern, pesan ini dapat dibaca sebagai kritik terhadap praktik pengawasan negara yang tidak memiliki batas. Negara tidak seharusnya menganggap bahwa seluruh informasi pribadi masyarakat dapat diakses hanya karena memiliki kemampuan teknologi dan perangkat hukum.
Terdapat perbedaan antara mengawasi tindakan kriminal yang nyata dan mencari-cari kelemahan pribadi masyarakat demi kepentingan kekuasaan.
2. Kemaslahatan Publik dan Kewenangan Negara
Dalam fikih Islam, negara memiliki tanggung jawab menjaga kepentingan masyarakat. Akan tetapi, tanggung jawab tersebut harus dijalankan berdasarkan prinsip keadilan dan tidak boleh menimbulkan kemudaratan yang lebih besar. Salah satu kaidah yang dapat digunakan adalah:
الضَّرَرُ يُزَالُ
“Kemudaratan harus dihilangkan.”
Dalam konteks pemerintahan, prinsip tersebut dapat menjadi dasar pertimbangan ketika terdapat ancaman nyata terhadap keselamatan masyarakat. Misalnya, pengumpulan informasi untuk mencegah jaringan terorisme, perdagangan manusia, atau tindakan kriminal yang mengancam jiwa.
Namun, kemaslahatan publik tidak boleh hanya ditentukan berdasarkan klaim sepihak pemerintah. Harus terdapat dasar yang objektif mengenai ancaman, kebutuhan pengawasan, dan hubungan antara tindakan yang dilakukan dengan tujuan yang ingin dicapai.
Apabila penyadapan dilakukan secara berlebihan tanpa batasan yang jelas, tindakan tersebut justru berpotensi melahirkan kemudaratan baru berupa ketakutan sosial, hilangnya kepercayaan publik, dan pembatasan kebebasan masyarakat.
Dengan demikian, kewenangan negara untuk melindungi masyarakat harus berjalan seiring dengan kewajiban negara menghormati kehormatan dan hak-hak individu.
3. Penyadapan sebagai Instrumen Kontrol Politik
Persoalan menjadi lebih serius ketika penyadapan digunakan untuk kepentingan politik.
Dalam praktik pemerintahan, teknologi pengawasan dapat digunakan untuk mengumpulkan informasi mengenai aktivitas oposisi, komunikasi aktivis, jurnalis, akademisi, maupun kelompok masyarakat yang menyampaikan kritik terhadap pemerintah.
Tindakan tersebut berbeda dari penyadapan yang ditujukan untuk mencegah kejahatan serius.
Jika pengawasan dilakukan semata-mata karena seseorang memiliki pandangan politik yang berbeda, maka alasan keamanan tidak cukup untuk membenarkannya.
Surat Imam Ali kepada Malik al-Asytar memberikan landasan moral untuk mengkritik praktik semacam ini. Penguasa justru diminta menjauhi orang-orang yang gemar mencari kesalahan masyarakat dan tidak terburu-buru mempercayai laporan yang belum jelas kebenarannya. [1]
Pesan tersebut menunjukkan bahwa pemerintahan yang adil tidak dibangun melalui kecurigaan tanpa batas terhadap masyarakat.
Sebaliknya, kepercayaan publik merupakan bagian penting dari legitimasi kekuasaan. Ketika negara menjadikan pengawasan sebagai instrumen intimidasi, hubungan antara pemerintah dan masyarakat akan berubah menjadi hubungan yang didasarkan pada ketakutan.
- Prinsip Pembatasan Kewenangan Penyadapan
Berdasarkan prinsip-prinsip fikih tersebut, penyadapan oleh negara perlu memenuhi sejumlah persyaratan.
Pertama, terdapat tujuan yang sah dan dapat dipertanggungjawabkan. Pengawasan tidak boleh dilakukan hanya untuk memenuhi kepentingan politik atau pribadi penguasa.
Kedua, terdapat kebutuhan yang nyata. Penyadapan harus didasarkan pada indikasi yang dapat diuji, bukan sekadar prasangka.
Ketiga, tindakan harus proporsional. Negara tidak boleh melakukan pengawasan terhadap seluruh kehidupan pribadi seseorang apabila informasi yang diperlukan dapat diperoleh melalui cara yang lebih terbatas.
Keempat, terdapat pengawasan terhadap pihak yang menjalankan kewenangan tersebut. Aparat negara tidak boleh memiliki kekuasaan tanpa mekanisme pertanggungjawaban.
Kelima, informasi yang diperoleh harus digunakan sesuai tujuan yang sah. Data pribadi tidak boleh disebarluaskan untuk mempermalukan, mengintimidasi, atau merusak reputasi seseorang.
Prinsip-prinsip ini merupakan parameter analitis untuk menghubungkan nilai-nilai fikih dengan tata kelola pengawasan negara modern. Parameter tersebut bukan berarti seluruhnya merupakan rumusan fatwa eksplisit dari satu marja’, melainkan hasil pengembangan prinsip hukum dan etika pemerintahan dalam tradisi Syiah.
- Relevansi terhadap Negara Modern
Pembahasan ini menjadi semakin penting ketika negara memiliki kemampuan mengawasi komunikasi dalam skala besar.
Teknologi digital memungkinkan pengumpulan informasi masyarakat secara sistematis, bahkan tanpa interaksi langsung antara aparat dan individu yang diawasi.
Dalam situasi tersebut, persoalan penyadapan tidak lagi terbatas pada tindakan mendengarkan percakapan seseorang, tetapi juga mencakup pengumpulan metadata, pelacakan komunikasi, pemantauan jaringan sosial, dan penyimpanan informasi pribadi.
Perspektif fikih Syiah dapat memberikan kerangka etik untuk mempertanyakan batas kewenangan tersebut.
Pertanyaan yang perlu diajukan bukan hanya apakah negara memiliki kemampuan dan dasar hukum untuk melakukan penyadapan, tetapi juga apakah tindakan tersebut benar-benar diperlukan, adil, dan tidak melanggar hak masyarakat secara berlebihan.
Dengan demikian, keamanan nasional tidak dapat dijadikan alasan untuk menghapus prinsip keadilan. Kekuasaan negara harus tetap berada dalam batas tanggung jawab moral dan hukum.
Kesimpulan
Dalam perspektif fikih Syiah Imamiyah, penyadapan oleh negara harus dianalisis melalui hubungan antara kemaslahatan publik, larangan tajassus, dan prinsip keadilan pemerintahan.
Surat Imam Ali kepada Malik al-Asytar memberikan pesan penting bahwa penguasa tidak seharusnya menjadikan pencarian kesalahan tersembunyi masyarakat sebagai instrumen kekuasaan.
Penyadapan untuk mencegah kejahatan serius dapat dipertimbangkan dalam kondisi tertentu, tetapi tidak dapat dibenarkan secara otomatis hanya dengan alasan keamanan nasional.
Apabila digunakan untuk membungkam kritik, mengintimidasi oposisi, atau mempertahankan kekuasaan, penyadapan justru bertentangan dengan nilai keadilan yang menjadi fondasi pemerintahan dalam tradisi pemikiran Imam Ali.
Pada akhirnya, negara yang adil bukanlah negara yang mengetahui seluruh rahasia warganya, melainkan negara yang mampu melindungi masyarakat tanpa merampas kehormatan dan hak-hak mereka.
Referensi
- Al-Sharif al-Radi (ed.), Nahj al-Balaghah, Surat 53, Wasiat Imam Ali kepada Malik al-Asytar. Teks Arab dan terjemahan: https://balagha.app/Letters/53
- Nahj al-Balaghah, Surat 53, teks Arab: https://arabic.balaghah.net/node/781
- Ayatullah Sayyid Ali al-Sistani, Al-Tajassus (التجسّس), bagian Istifta’at, situs resmi Kantor Marja’ al-Sistani: https://www.sistani.org/arabic/qa/02143/
- Al-Qur’an, QS. Al-Hujurat [49]: 12: https://quran.com/49/12
- Al-Majlisi, Muhammad Baqir, Bihar al-Anwar, sebagai sumber penelusuran riwayat dan pemikiran etika sosial serta pemerintahan dalam tradisi Ahlulbait.
- Al-Kulayni, Muhammad ibn Ya’qub, Al-Kafi, khususnya pembahasan mengenai keadilan, hak-hak mukmin, dan tanggung jawab sosial: https://thaqalayn.net/book/2



