Perundingan di Oman: Iran vs Amerika, Siapa Menekan Siapa?
Hubungan Iran dan Amerika Serikat tidak dapat dipahami sebagai konflik biasa antarnegara
Perundingan antara Iran dan Amerika Serikat di Muscat, Oman, sejak awal tidak pernah berdiri di atas fondasi optimisme. Delegasi Iran yang dipimpin Menteri Luar Negeri Abbas Araghchi datang bukan untuk mencari rekonsiliasi cepat, melainkan untuk mengelola konflik yang sejak lama bersifat struktural. Dalam konteks ini, diplomasi bukan jalan menuju persahabatan, tetapi sekadar mekanisme untuk mencegah eskalasi yang lebih luas.
Hubungan Iran dan Amerika Serikat tidak dapat dipahami sebagai konflik biasa antarnegara. Permusuhan ini bukan semata persoalan geopolitik, ekonomi, atau perebutan pengaruh kawasan. Akar konflik Iran–AS bersifat ideologi politik, yakni cara pandang negara terhadap kekuasaan global, penindasan, dan legitimasi dominasi internasional. Inilah titik krusial yang sering disalahpahami oleh banyak analis dan pengamat.
Penting ditegaskan sejak awal: ideologi politik bukan agama. Namun agama dapat menjadi sumber nilai yang kemudian diterjemahkan menjadi ideologi politik negara. Iran adalah contoh paling jelas dari negara yang menjadikan nilai keagamaan sebagai fondasi ideologi politik, bukan sekadar urusan moral atau ritual pribadi. Sejak Revolusi Islam 1979, Iran membangun negara dengan identitas politik yang secara terbuka menentang hegemoni global Amerika Serikat dan Israel.
Dalam kerangka ideologi politik inilah Amerika Serikat diposisikan sebagai simbol dominasi dan penindasan internasional, bukan sekadar negara adidaya pesaing. Maka, konflik Iran–AS tidak bergantung pada siapa presiden Amerika Serikat. Apakah Gedung Putih ditempati presiden Demokrat atau Republik, sikap dasar Iran relatif konsisten. Inilah yang membuat negosiasi selalu berjalan kaku dan penuh kecurigaan.
Donald Trump menjadi contoh bagaimana Amerika Serikat kerap salah membaca Iran. Trump terbiasa menggunakan pendekatan tekanan maksimum: sanksi ekonomi, ancaman militer, pengerahan kapal induk, dan bahasa konfrontatif. Pendekatan ini mungkin efektif terhadap negara yang bersifat pragmatis, tetapi justru gagal total ketika diterapkan pada negara dengan ideologi politik yang mapan seperti Iran.
Trump mungkin bisa menelepon pemimpin Korea Utara, Rusia, atau Tiongkok. Namun pendekatan personal semacam itu tidak berlaku dalam kasus Iran. Amerika Serikat bahkan tidak memiliki jalur komunikasi langsung dengan Pemimpin Tertinggi Iran, Ali Khamenei. Fakta ini bukan sekadar persoalan protokol, tetapi cerminan jarak ideologis yang sangat dalam.
Ancaman demi ancaman yang dilontarkan Trump pada akhirnya selalu berujung pada meja perundingan. Ini menunjukkan kegagalan strategi intimidasi Amerika Serikat. Iran tidak pernah menunjukkan tanda-tanda ketakutan, meskipun puluhan kapal perang dan kapal induk dikerahkan ke kawasan Teluk. Sebaliknya, tekanan tersebut justru digunakan Iran untuk menguatkan legitimasi internal dan mempertebal narasi perlawanan.
Menjelang perundingan di Oman, Iran justru meningkatkan kesiapan militernya. Sejumlah sistem persenjataan dan rudal balistik terbaru dikerahkan sebagai bagian dari kesiapan nasional. Ini mengirimkan pesan yang jelas: diplomasi bagi Iran tidak berarti menyerahkan opsi konfrontasi. Dalam logika ideologi politik Iran, kekuatan militer adalah penyangga utama agar diplomasi tidak berubah menjadi pemaksaan sepihak.
Selama Ali Khamenei masih menjabat sebagai pemimpin tertinggi, kecil kemungkinan Iran akan mengubah sikap dasarnya terhadap Amerika Serikat. Petualangan militer AS terhadap Iran berpotensi menjadi salah satu operasi paling mahal dan berisiko tinggi dalam sejarah modern. Iran bukan negara kecil yang mudah dilumpuhkan, melainkan negara dengan wilayah luas, populasi besar, kemampuan militer signifikan, dan jaringan pengaruh regional yang kompleks.
Trump pada dasarnya menyadari risiko tersebut. Ia berkali-kali mengancam, tetapi tidak pernah benar-benar berani memutuskan perang terbuka. Namun tekanan dari Israel terus menguat. Dalam politik Amerika Serikat, Israel memiliki pengaruh yang sangat besar, dan Trump termasuk presiden yang relatif lemah dalam menghadapi tekanan tersebut. Sejarah mencatat, presiden terakhir AS yang dianggap tidak mudah didikte Israel adalah John F. Kennedy.
Yang membuat Iran berbeda dari negara lain adalah konsistensi ideologi politiknya yang dilembagakan dalam konstitusi. Pasal 154 Konstitusi Iran secara eksplisit menyatakan bahwa Iran akan mendukung perjuangan bangsa-bangsa yang tertindas oleh hegemoni global. Tidak ada negara lain di dunia yang menuliskan komitmen ideologis semacam ini secara terang dalam dokumen konstitusionalnya.
Komitmen tersebut tidak berhenti sebagai retorika. Iran secara nyata mendukung Palestina dan berbagai gerakan perlawanan di kawasan. Dukungan ini mencakup pendanaan, pelatihan, hingga pengiriman penasihat militer di masa lalu. Banyak dari mereka kehilangan nyawa. Dukungan ini dilakukan bukan dalam kondisi ekonomi ideal, melainkan ketika Iran justru berada di bawah tekanan sanksi berat.
Setiap tahun, Iran mengalokasikan miliaran dolar untuk mendukung kelompok perlawanan di Gaza, Lebanon, Yaman, dan Irak. Dana tersebut digunakan langsung untuk penguatan militer, bukan untuk diplomasi simbolik atau kesepakatan kosmetik. Ini kontras dengan banyak negara Arab dan dunia Islam yang secara ekonomi jauh lebih kaya, tetapi memilih berhenti pada level pernyataan moral.
Di banyak negara, isu Palestina justru direduksi menjadi komoditas politik. Ia digunakan untuk kepentingan elektoral, menjaga citra, atau mengamankan basis konstituen. Ketika berhadapan dengan risiko nyata, dukungan itu menguap. Retorika menggantikan tindakan, simbol menggantikan strategi.
Inilah salah satu sebab utama mengapa masa depan Palestina tetap suram. Selama Amerika Serikat memberikan dukungan tanpa batas kepada Israel, dan dunia Islam gagal membangun tekanan politik yang riil, kemerdekaan Palestina akan terus tertunda. Lebih ironis lagi, sebagian pemimpin dunia Islam justru mendesak kelompok perlawanan untuk meletakkan senjata sambil tetap menjaga hubungan erat dengan Washington.
Jika Israel ingin dilemahkan secara strategis, jalur utama yang harus ditekan adalah Amerika Serikat. Namun tekanan itu mustahil terwujud selama banyak pemimpin dunia Islam memilih posisi subordinat dan enggan mengambil risiko politik. Dukungan terhadap Palestina menuntut konsistensi, keberanian, dan kejelasan ideologis.
Tanpa perubahan mentalitas kepemimpinan, konflik Palestina akan terus berulang. Dalam realitas geopolitik hari ini, yang bertahan bukanlah mereka yang paling keras berpidato, tetapi mereka yang memiliki ideologi politik yang jelas dan keberanian untuk menanggung konsekuensinya.
