Penundaan Pemakaman Ayatullah Sayyid Ali Khamenei dalam Perspektif Fikih Islam
Di tengah tradisi umat Islam yang selama ini memahami bahwa jenazah sebaiknya segera dimakamkan, muncul berbagai pertanyaan mengenai dasar syariat di balik penundaan tersebut.
Wafatnya Ayatullah al-Imam asy-Syahid Sayyid Ali Khamenei menyisakan duka yang mendalam bagi jutaan umat Islam di berbagai penjuru dunia. Selain menjadi kehilangan besar bagi dunia Islam, terdapat satu hal yang turut menyita perhatian publik, yakni penundaan proses pemakaman beliau selama lebih dari tiga bulan sejak hari kesyahidannya. Di tengah tradisi umat Islam yang selama ini memahami bahwa jenazah sebaiknya segera dimakamkan, muncul berbagai pertanyaan mengenai dasar syariat di balik penundaan tersebut. Apakah langkah tersebut dibenarkan dalam Islam? Bagaimana pandangan fikih Ahlul Bait maupun Ahlusunah terhadap persoalan ini?
Ustaz Abdullah Beik,MA menjelaskan bahwa sebelum membahas hukum penundaan pemakaman, terdapat satu informasi yang perlu diluruskan. Selama beberapa waktu sempat beredar anggapan bahwa jenazah Ayatullah Sayyid Ali Khamenei telah dimakamkan, kemudian akan dipindahkan ke tempat lain. Menurutnya, informasi tersebut tidak benar. Berdasarkan keterangan resmi yang diterima di Iran, jenazah beliau memang belum dimakamkan hingga waktu yang telah ditentukan, sehingga tidak pernah terjadi proses pembongkaran makam ataupun pemindahan jenazah sebagaimana diberitakan oleh sebagian pihak.
Dalam pandangan fikih Islam, baik menurut mazhab Ahlul Bait maupun Ahlusunah, hukum menyegerakan pemakaman bukanlah sebuah kewajiban yang bersifat mutlak. Syariat memang menganjurkan agar jenazah segera dimakamkan, namun anjuran tersebut berstatus sunnah atau mustahab, bukan wajib. Artinya, menyegerakan pemakaman merupakan pilihan yang lebih utama dalam keadaan normal, tetapi penundaan tetap diperbolehkan apabila terdapat alasan yang dapat dipertanggungjawabkan menurut syariat.
Praktik seperti ini bahkan memiliki landasan dalam sejarah Islam. Rasulullah SAW sendiri tidak langsung dimakamkan pada hari wafatnya. Beberapa riwayat sejarah menyebutkan bahwa proses pemakaman beliau berlangsung beberapa hari setelah wafat karena adanya berbagai urusan penting yang harus diselesaikan oleh kaum Muslimin. Riwayat-riwayat tersebut menunjukkan bahwa penyegeraan pemakaman bukanlah ketentuan yang bersifat absolut sehingga tidak dapat ditunda dalam keadaan tertentu.
Lebih jauh, Ustaz Abdullah Beik menjelaskan bahwa dalam kajian ushul fikih dikenal adanya konsep perubahan hukum sesuai perubahan kondisi. Para ulama membedakan antara hukum yang berlaku dalam situasi normal dengan hukum yang diterapkan ketika muncul keadaan darurat atau kondisi luar biasa. Dalam istilah fikih dikenal adanya hukum primer (al-ahkam al-awwaliyyah) dan hukum sekunder (al-ahkam al-tsanawiyyah). Sebuah ketentuan yang pada kondisi normal dianjurkan dapat berubah ketika terdapat kemaslahatan yang lebih besar atau bahaya yang harus dihindari.
Menurutnya, kondisi inilah yang menjadi latar belakang penundaan pemakaman Ayatullah Sayyid Ali Khamenei. Sejak beliau gugur sebagai syahid, kawasan Iran masih berada dalam situasi keamanan yang sangat rawan akibat agresi militer Zionis Israel dan keterlibatan Amerika Serikat. Ancaman serangan masih terus berlangsung, bahkan beberapa kali rencana pelaksanaan pemakaman harus ditinjau kembali karena kondisi keamanan belum memungkinkan.
Dalam keadaan demikian, penyelenggaraan prosesi tasyi’ dan pemakaman yang diperkirakan akan dihadiri jutaan masyarakat justru berpotensi menjadi sasaran serangan dan menimbulkan korban jiwa dalam jumlah besar. Oleh karena itu, penundaan dilakukan sebagai bentuk ikhtiar menjaga keselamatan masyarakat. Berbagai langkah pengamanan, koordinasi militer, serta upaya diplomatik ditempuh hingga situasi dinilai lebih aman untuk melaksanakan seluruh rangkaian penghormatan terakhir kepada beliau.
Dalam perspektif syariat, menjaga keselamatan jiwa manusia merupakan salah satu tujuan utama hukum Islam. Karena itu, apabila pelaksanaan sebuah amalan justru berpotensi menghadirkan mudarat yang lebih besar, maka syariat memberikan ruang untuk mengambil langkah yang lebih maslahat. Penundaan pemakaman dalam kondisi seperti ini bukanlah bentuk penyimpangan dari ajaran Islam, melainkan bagian dari penerapan prinsip-prinsip fikih yang mempertimbangkan realitas di lapangan.
Ustaz Abdullah Beik juga menegaskan bahwa alasan utama syariat menganjurkan penyegeraan pemakaman adalah demi menjaga kehormatan jenazah seorang Muslim. Islam sangat melarang segala bentuk tindakan yang merendahkan martabat jenazah, baik dengan membiarkannya tanpa pemakaman, menguburkannya di tempat yang tidak layak, maupun memperlakukannya dengan cara yang tidak menghormati kemuliaannya.
Namun dalam kasus Ayatullah Sayyid Ali Khamenei, penundaan tersebut justru tidak mengurangi kehormatan beliau sedikit pun. Sebaliknya, proses itu memungkinkan jutaan rakyat Iran dan kaum Muslimin dari berbagai negara memberikan penghormatan terakhir kepada seorang ulama, pemimpin, dan simbol perlawanan terhadap kezaliman. Kehadiran delegasi internasional, ulama, tokoh masyarakat, hingga jutaan pelayat menjadi bentuk penghormatan yang tidak mungkin terlaksana apabila pemakaman dilakukan secara terburu-buru di tengah situasi perang.
Dalam ushul fikih terdapat kaidah yang menyatakan bahwa hukum selalu mengikuti sebab yang melatarbelakanginya (al-hukmu yadûru ma’a ‘illatihi wujûdan wa ‘adaman). Selama sebab hukum masih ada, maka konsekuensi hukumnya tetap berlaku. Oleh sebab itu, ketika alasan penundaan adalah menjaga keselamatan masyarakat sekaligus memuliakan jenazah, maka keputusan tersebut tetap berada dalam koridor syariat Islam.
Mengenai batas maksimal penundaan pemakaman, Ustaz Abdullah Beik menjelaskan bahwa sepanjang pengetahuannya tidak terdapat ayat Al-Qur’an, hadis, maupun pendapat ulama klasik yang menetapkan jumlah hari tertentu sebagai batas maksimal. Yang menjadi ukuran bukanlah lamanya waktu, melainkan apakah penundaan tersebut tetap menjaga kehormatan jenazah dan dilakukan berdasarkan alasan yang dibenarkan oleh syariat. Selama tidak menimbulkan penghinaan terhadap jenazah serta bertujuan menghadirkan kemaslahatan yang lebih besar, maka penundaan tetap diperbolehkan.
Hal lain yang juga menjadi perhatian masyarakat adalah pelaksanaan salat jenazah Ayatullah Sayyid Ali Khamenei yang dilakukan berkali-kali di beberapa kota. Menurut Ustaz Abdullah Beik, hal tersebut juga memiliki dasar dalam fikih Islam. Salat jenazah pada hakikatnya merupakan doa bagi orang yang telah meninggal. Karena sifatnya sebagai doa, tidak terdapat larangan apabila dilakukan lebih dari satu kali oleh kelompok masyarakat yang berbeda.
Pelaksanaan salat jenazah di berbagai kota dilakukan agar lebih banyak masyarakat memperoleh kesempatan memberikan penghormatan terakhir kepada beliau. Praktik serupa bahkan dapat ditemukan di berbagai daerah di Indonesia, ketika salat jenazah dilakukan terlebih dahulu di rumah duka bersama keluarga, kemudian diulang kembali di masjid sebelum proses pemakaman berlangsung. Seluruh pelaksanaan tersebut dipandang sah menurut syariat karena masing-masing merupakan doa yang dipanjatkan bagi jenazah.
Melalui penjelasan tersebut dapat dipahami bahwa hukum Islam tidak cukup dipahami secara tekstual semata, tetapi juga harus dilihat melalui tujuan syariat, sebab hukum, serta kemaslahatan yang hendak diwujudkan. Penundaan pemakaman Ayatullah Sayyid Ali Khamenei bukanlah bentuk pengabaian terhadap sunnah menyegerakan pemakaman, melainkan penerapan prinsip-prinsip fikih yang mengedepankan perlindungan jiwa manusia, menjaga kehormatan jenazah, serta mempertimbangkan kondisi keamanan yang belum memungkinkan. Dengan memahami persoalan ini secara utuh, umat Islam dapat melihat bahwa fleksibilitas syariat merupakan bukti bahwa Islam selalu menghadirkan hukum yang berorientasi pada kemaslahatan, tanpa meninggalkan prinsip-prinsip dasar yang telah ditetapkan oleh agama.
