Bom yang Datang Sebelum Tenggat: Kekeliruan Strategis Saudi–Amerika di Irak
Annisah Eka Nurfitria-Masalah utama dari serangan gabungan Arab Saudi dan Amerika Serikat di Irak bukan sekadar siapa yang menjadi sasarannya. Masalah yang lebih penting adalah waktu dan logika politik yang melandasi serangan tersebut.
Pada 28 Juli 2026, Saudi dan Amerika melancarkan serangan udara terhadap sejumlah lokasi kelompok bersenjata di Irak. Riyadh menyatakan operasi itu sebagai balasan atas serangan pesawat nirawak yang dituduhkan berasal dari wilayah Irak dan diarahkan ke fasilitas minyak Saudi. Amerika Serikat mendukung klaim tersebut dengan menyebut kelompok-kelompok yang diserang berafiliasi dengan Iran. Serangan itu dilaporkan menewaskan sedikitnya 20 orang dan melukai 32 lainnya.
Namun, keputusan Saudi dan Amerika menjadi problematis karena dilakukan ketika pemerintah Irak sedang menjalankan proses politik untuk mengakhiri keberadaan senjata di luar kendali penuh negara.
Pada 29 Juni 2026, kurang dari satu bulan sebelum serangan, pemerintah Irak mengumumkan bahwa kelompok-kelompok bersenjata diberi waktu hingga 30 September 2026 untuk menyerahkan senjatanya kepada institusi negara. Tenggat tersebut ditetapkan sebagai bagian dari upaya membatasi kepemilikan senjata dan memperkuat kendali pemerintah atas keputusan keamanan nasional. Di sinilah letak kekeliruan strategisnya.Tindakan Saudi dan Amerika menunjukkan ketidaksabaran politik sekaligus ketidakpercayaan terhadap mekanisme yang sedang dijalankan pemerintah Irak. Jika tujuan Saudi dan Amerika benar-benar memperkuat kewenangan negara Irak agar lepas dari pengaruh Iran, seharusnya mereka mendukung tenggat pelucutan senjata tersebut. Mereka dapat menyerahkan bukti mengenai serangan pesawat nirawak kepada pemerintah Irak, meminta penyelidikan bersama, dan menuntut penindakan terhadap pelaku melalui institusi yang berwenang.
Sebaliknya, mereka memilih mendahului proses itu dengan operasi militer.Serangan itu juga berpotensi merusak tujuan pelucutan senjata.
Salah satu syarat penting agar kelompok bersenjata mau menyerahkan persenjataannya adalah adanya keyakinan bahwa negara mampu memberikan perlindungan. Ketika markas mereka dapat diserang oleh negara asing sebelum tenggat pelucutan selesai, serangan itu justru dapat digunakan sebagai argumen bahwa senjata masih diperlukan.
Kelompok yang sebelumnya mempertimbangkan penyerahan senjata dapat mengatakan bahwa ancaman eksternal belum berakhir. Dalam pandangan mereka, serangan Saudi–Amerika menjadi bukti bahwa meletakkan senjata sebelum memperoleh jaminan keamanan adalah tindakan yang berbahaya.
Dengan demikian, serangan tersebut tidak mempercepat pelucutan senjata. Ia justru berisiko memperkuat posisi kelompok yang sejak awal menolak menyerahkan persenjataannya.
Inilah paradoks penggunaan kekuatan militer: sebuah serangan dapat menghancurkan gudang senjata, tetapi sekaligus menghidupkan kembali alasan politik untuk memiliki senjata.
Kekeliruan berikutnya terletak pada lemahnya proses pembuktian yang disampaikan kepada publik. Saudi menuduh pesawat nirawak diluncurkan dari Irak untuk menyerang fasilitas energinya. Namun, kelompok-kelompok Irak membantah bertanggung jawab, sementara pesawat nirawak yang menjadi dasar pembalasan tersebut dilaporkan berhasil dicegat sebelum mencapai sasaran.
Tentu saja, kegagalan sebuah serangan tidak menghapus hak Saudi untuk menjaga keamanannya. Serangan terhadap fasilitas energi tetap merupakan persoalan serius dan pelakunya harus dimintai pertanggungjawaban.
Namun, hak membela diri tidak menghilangkan kebutuhan akan bukti yang jelas. Asal geografis sebuah pesawat nirawak tidak dengan sendirinya membuktikan siapa yang memerintahkan, mengendalikan, atau bertanggung jawab secara politik atas serangan tersebut. Apalagi Irak memiliki berbagai aktor bersenjata dengan struktur, kepentingan, dan garis komando yang tidak selalu sama.
Serangan militer yang didasarkan pada generalisasi dapat menghukum kelompok yang tidak terbukti terlibat dan memperluas konflik melampaui pelaku sebenarnya.
Karena itu, pembalasan lintas batas seharusnya menjadi pilihan terakhir setelah jalur penyelidikan, diplomasi, dan koordinasi keamanan tidak menghasilkan penyelesaian. Dalam kasus ini, Saudi dan Amerika tampak memperlakukan serangan udara sebagai respons pertama, bukan instrumen terakhir. Tindakan tersebut juga melemahkan prinsip kedaulatan. Pemerintah Irak menyatakan tidak mengetahui dan tidak menyetujui serangan itu sebelumnya. Dengan kata lain, Saudi dan Amerika menentukan ancaman, memilih sasaran, dan menjalankan operasi militer di wilayah negara lain tanpa persetujuan Baghdad.
Tindakan seperti ini menempatkan Irak bukan sebagai mitra yang berdaulat, melainkan sekadar wilayah tempat negara lain menyelesaikan persoalan keamanannya.
Amerika Serikat dan Saudi mungkin menilai operasi itu berhasil secara taktis karena sejumlah lokasi dapat dihancurkan dan anggota kelompok bersenjata terbunuh. Namun, keberhasilan taktis belum tentu menghasilkan keuntungan strategis.
Serangan tersebut dapat meningkatkan sentimen anti-Amerika dan anti-Saudi, memperkuat kelompok yang selama ini membangun legitimasi melalui narasi perlawanan terhadap intervensi asing, dan menyulitkan kelompok politik Irak yang mendukung pelucutan senjata.
Sebelum pengeboman, perdebatan di Irak berkisar pada apakah senjata harus diserahkan kepada negara. Setelah pengeboman, fokusnya dapat berubah menjadi apakah kelompok-kelompok tersebut masih dibutuhkan untuk menghadapi serangan asing.
Saudi dan Amerika dengan demikian telah menggeser perdebatan dari persoalan monopoli senjata negara menuju persoalan pertahanan terhadap intervensi eksternal.
Kesalahan waktu serangan semakin terlihat karena operasi itu berlangsung menjelang puncak Arba’in. Pada saat tersebut, jutaan peziarah sedang bergerak menuju Karbala dan Najaf, sementara pemerintah Irak memusatkan perhatian pada keamanan perjalanan, pelayanan kesehatan, transportasi, serta perlindungan terhadap para peziarah. Organisasi Kesehatan Dunia juga telah mengingatkan pentingnya kesiapan khusus karena Arba’in tahun ini berlangsung dalam suhu yang sangat tinggi.
Walaupun serangan tidak secara langsung menyasar peziarah, membuka eskalasi militer pada masa mobilisasi manusia sebesar itu merupakan keputusan yang tidak bertanggung jawab. Setiap serangan balasan, kesalahan sasaran, atau perluasan konflik dapat meningkatkan risiko bagi masyarakat sipil dan mengganggu stabilitas kawasan.
Arab Saudi, sebagai negara yang juga mengelola pertemuan keagamaan besar, seharusnya memahami betapa sensitifnya situasi keamanan ketika jutaan manusia sedang berkumpul.
Namun, persoalan terbesarnya tetap bukan hanya soal waktu Arba’in. Persoalannya adalah sebuah proses politik telah disiapkan, tenggat telah diumumkan, dan peluang diplomasi masih tersedia, tetapi kekuatan militer dipilih sebelum semua jalur tersebut digunakan.
Saudi kemudian ikut masuk ke dalam logika yang sama. Riyadh ingin menunjukkan bahwa ancaman terhadap fasilitas minyaknya akan dibalas dengan tegas. Akan tetapi, ketegasan yang tidak disertai pembuktian dan perhitungan politik hanya menghasilkan kesan gegabah.
Pada akhirnya, Saudi dan Amerika telah memilih bom ketika tenggat politik belum berakhir. Mereka menyerang kelompok yang sedang dituntut untuk menyerahkan senjata, tetapi melalui serangan itu pula mereka memberikan alasan baru bagi kelompok tersebut untuk tidak menyerahkannya.
Mereka mengaku ingin memperkuat negara Irak, tetapi mengabaikan keputusan pemerintah Irak.
Mereka mengatakan ingin mencegah eskalasi, tetapi membuka kemungkinan siklus pembalasan baru.
Mereka berbicara tentang stabilitas, tetapi memilih tindakan militer pada saat jutaan peziarah Arba’in sedang memenuhi jalan-jalan Irak.
Di situlah kegagalan strategi Saudi–Amerika menjadi nyata. Mereka mungkin berhasil mengenai sasaran secara militer, tetapi secara politik, serangan itu justru menghantam tujuan yang mereka nyatakan sendiri.
