MM-Seperti yang kita ketahui, para pendukung paradigma liberal dalam hubungan internasional (HI) berlawanan dengan para pendukung realisme. Perselisihan di antara mereka merupakan isi utama perkembangan HI sebagai suatu disiplin ilmu.

Perkembangan paradigma liberal klasik adalah neo-liberalisme (kadang-kadang diartikan sebagai paradigma tersendiri dari HI – “transnasionalisme”). Neoliberal (M. Doyle, J. Rosenau, J. Nye, R.Keohane, dll.) fokus pada proses globalisasi, munculnya ruang ekonomi, informasi, budaya, dan sosial tunggal, dan penyebaran nilai-nilai demokrasi Barat di seluruh dunia dan pengenalan mendalam mereka ke dalam struktur sosial dan kehidupan sosial. Dalam fenomena globalisasi, kaum neo-liberal melihat adanya konfirmasi demonstratif atas kebenaran paradigma mereka, yang menegaskan perlunya diciptakannya struktur supranasional hingga tingkat pemerintahan dunia.

Neoliberal menekankan bahwa bersama dengan negara-negara di dunia modern, LSM, jaringan, dan struktur sosial (gerakan hak-hak sipil, “dokter tanpa batas”, pemantau pemilu internasional, Green Peace, dll.) mulai memiliki pengaruh yang signifikan dan besar,. Semakin besar pengaruhnya terhadap proses kebijakan luar negeri suatu negara.

Teori neo-liberal klasik (teori saling ketergantungan) dikembangkan oleh ilmuwan politik Amerika J. Nye dan R. Keohane. Menurut teori ini, era negara-bangsa sebagai aktor utama hubungan internasional sudah berlalu, dan negara-negara berdaulat kini hanyalah salah satu unit aktif, bersama dengan struktur industri (domestik) dan berbagai kelompok sosial, yang menerima manfaat dari negara-negara tersebut. Aksesibilitas yang lebih luas di bidang hubungan internasional dan peningkatan aktivitas mereka di tingkat transnasional. John Nye-lah yang mencetuskan istilah “soft power” untuk menekankan pentingnya faktor ide, standar, dan metodologi intelektual bagi keberhasilan globalisasi dan demokratisasi dalam skala global. Kaum realis seringkali bertindak sebagai pendukung “hard power”. Kaum liberal, pada gilirannya, menekankan alat pengaruh jaringan yang lebih halus.

Fenomena seperti pembentukan Uni Eropa, pembentukan Pengadilan Hak Asasi Manusia Strasbourg, dan Pengadilan Den Haag, menurut kaum neo-liberal, adalah prototipe tatanan dunia masa depan di mana entitas-entitas tertentu yang muncul akan memiliki otoritas di luar kekuasaan nasional. Fungsi-fungsi negara secara bertahap akan berkurang hingga akhirnya dihapuskan.

Paradigma liberal HI sangat tersebar luas dan, bersama dengan realisme, merupakan salah satu dari dua model utama interpretasi, analisis, dan peramalan proses hubungan internasional. Di bidang politik, paradigma liberal secara tradisional dijunjung oleh perwakilan partai-partai yang berhaluan kiri-sentris dan demokratis, sedangkan kaum realis seringkali adalah kaum konservatif, isolasionis, dan kekuatan patriotik. Dalam politik Amerika, paradigma liberal sebagian besar merupakan ciri Partai Demokrat, yang rentan terhadap model kebijakan luar negeri seperti non-polaritas dan multilateralisme.

Sejak tahun 1990-an, pendekatan liberal dan neo-liberal menjadi semakin populer di negara-negara Eropa, dibantu dengan terbentuknya Uni Eropa. Ini adalah contoh nyata bagaimana konsep liberal trans-nasionalisme dapat diimplementasikan. Pendekatan realis (“souverainisme”) secara tradisional kuat di negara-negara Eropa, dan perwakilan mereka memandang integrasi Eropa dengan skeptisisme yang kuat.

Jika kita membatasi diskusi kita hanya pada bidang Realpolitik dan politik konkrit, kita akan melihat bahwa sebagian besar diskusi mengenai HI yang berkembang di kalangan politisi tingkat tinggi di forum-forum internasional bergengsi dan di media massa luas hanya terbatas pada pseudo-ritualistik, konflik antara kaum realis dan liberal.

Perwakilan dari paradigma lain pada tingkat ini hampir tidak ada, atau jarang mempunyai pendapat. Hal ini mirip dengan situasi sebelum tahun 1970-an, ketika perdebatan antara kaum realis dan liberal menjadi isi inti laporan teoritis dan diskusi di komunitas akademis. Namun, sejak akhir tahun 1960an dan awal tahun 1970an, bidang teori HI semakin banyak diisi dengan pendekatan alternatif lain.

Seringkali, meskipun hanya menjadi bagian dari diskusi akademis dan jarang muncul ke ranah publik, paradigma alternatif ini menjadi semakin berpengaruh terhadap teori HI, dan dari tahun ke tahun, buku-buku teks modern di bidang HI semakin memberikan perhatian pada paradigma tersebut. Oleh karena itu, untuk dapat memahami konstruksi Teori Dunia Multipolar secara menyeluruh, kita perlu meninjau kembali paradigma-paradigma alternatif ini juga.

Sekolah Inggris dalam HI

Aliran Sekolah Inggris (The English school) memegang posisi khusus di antara teori-teori HI lainnya. Sering kali, pendekatan ini tidak ditempatkan dalam paradigma yang terpisah karena pendekatan ini mempunyai sejumlah ciri yang sama dengan realisme dan liberalisme, meskipun pendekatan ini mewakili kombinasi asli dari elemen-elemen yang melekat pada kedua pendekatan tersebut. Namun demikian, hal ini tidak dapat dianggap sebagai sintesis dari kedua aliran dalam HI, karena dalam sejumlah pertanyaannya, perwakilannya menganut posisi yang cukup orisinal, tidak dapat direduksi menjadi liberalisme maupun realisme.

Didirikan oleh Hedley Bull dari Australia, aliran ini berbeda dari teori konvensional karena memberikan perhatian yang lebih besar pada analisis sosiologis di seluruh bidang HI. Bull dan rekan-rekan serta pengikutnya (M. Wight, J. Vincent, dll.) memperkenalkan konsep “masyarakat dunia” atau “sistem dunia” untuk menekankan bahwa negara-negara yang terpisah (diakui oleh perwakilan sekolah Inggris sebagai aktor prioritas utama dalam bidang hubungan internasional), secara keseluruhan, mewakili bukan sekadar kumpulan mekanis dari individu-individu yang mempunyai motivasi egois dan hanya bertindak demi kepentingan pribadi (seperti klaim kaum realis), namun juga sebuah “masyarakat” dan sistem sosial.

Konstruksi ini menentukan kandungan sosiologis dan (sebagian) politik dari tindakan para aktor dan peristiwa internasional, serupa dengan bagaimana masyarakat mengalokasikan status sosial dan peran anggotanya, sehingga memberikan makna sosial pada setiap elemen. Inilah sebabnya, menurut perwakilan aliran Inggris, negara-bangsa memerlukan pengakuan timbal balik atas kedaulatan negara lain sebagai prasyarat kedaulatan de-facto. Oleh karena itu, kedaulatan bukan hanya merupakan hak milik negara, yang melekat secara otonom, tetapi pada saat yang sama juga merupakan produk kontrak sosial di tingkat internasional. Hal ini berarti bahwa kekacauan dan anarki dalam lingkup internasional bersifat relatif dan merupakan suatu jenis sistem khusus yang dapat dipelajari secara rasional dan diubah dengan sengaja.

Momen relativitas kekacauan di lingkungan internasional ini sebagian mempertemukan perwakilan Sekolah Inggris dengan kaum liberal klasik. Selain itu, terdapat kesamaan dengan beberapa teori neo-liberal, yaitu adanya desakan untuk memperluas cakupan aktor dalam HI. Namun, pada saat yang sama, para ahli teori Sekolah Inggris setuju dengan kaum realis dalam menilai pentingnya hegemoni dalam model umum hubungan internasional dan membangun analisis mereka berdasarkan evaluasi potensi kekuatan nyata dari negara-negara besar. Hal ini dipandang sebagai parameter penentu utama dari keseluruhan sistem hubungan internasional, yang pada gilirannya mempertemukan aliran ini dengan kaum realis.

Ketidakpastian dalam kualifikasi ini tidak berhenti seiring berjalannya waktu, dan hingga saat ini, salah satu pakar HI menyarankan untuk menafsirkan peran dan tempat Sekolah Inggris di antara paradigma dasar HI, dan bersikeras bahwa para pendukungnya adalah “idealis era Perang Dingin”. (J.Mearsheimer ), atau kembali ke penyertaannya yang lebih umum ke dalam salah satu jenis realisme.

Penekanan pada komponen sosiologis dalam analisis HI merupakan ciri khas teori R. Aron, yang tidak diragukan lagi disebut dan dipandang sebagai seorang realis.

Aliran Bahasa Inggris mempunyai dampak yang signifikan terhadap beberapa teori HI pascka-positivis, yang akan kami ulas secara singkat di bawah ini. Secara khusus, hal ini membentuk arah sosiologi sejarah dan normativisme.